OPS Di Dampingi LSM REMPAS Mengadu Ke DPRD Keluhkan Tidak Ada Pangkalan

Sumbawa, FokusNTB – Ojek Pasar Seketeng (OPS) melayangkan surat aduan kepada Ketua DPRD kab.Sumbawa terkait pangkalan ojek.

Untuk menindak lanjuti surat pengaduan tersebut maka Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq mengadakan hearing/dengar pendapat. Kegiatan tersebut digelar pada Rabu (13/10) di ruang rapat Ketua DPRD.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq dihadiri oleh Kanit Intel Polsek Kota mewakili Kapolres Sumbawa, Kadis Perhubungan Kabupaten Sumbawa, Kadis Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Kasat Pol-PP SLM serta 11 orang anggota OPS.

Dalam kesempatan itu, ketua DPRD Sumbawa mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut surat permohonan untuk bertemu dengan leading sektor terkait upaya menyelesaikan permasalahan di Pasar Seketeng, khususnya mengenai keberadaan OPS.

“Mudah-mudahan ada solusi terbaik. Dan apa yang menjadi keinginan teman-teman OPS disampaikan secara utuh nantinya sehingga kita tahu persis apa yang terjadi dan langkah-langkah apa yang akan kita ambil” ungkapnya.

Amiruddin dari LSM Rempas yang menjadi perwakilan dari OPS menyampaikan, permasalahan yang terjadi di dalam pasar Seketeng yang dialami oleh OPS yaitu ada 3 hal. “Pertama terkait pangkalan, kedua terkait wacana dengan adanya portal dan ketiga terkait adanya aksi kriminalisasi antar forum yang terjadi di lapangan khususnya pasar Seketeng” papar pria yang akrab disapa Amir.

Amir melanjutkan agar kepada OPS diberikan ruang sebagai tempat pangkalan agar tidak terjadi benturan-benturan yang tidak diinginkan. Terkait portal, OPS meminta kebijakan Pemerintah Daerah agar mereka diberikan akses semacam digratiskan mengingat pengemudi OPS bukan kelompok ekonomi kelas atas.

“Harapannya pemerintah dapat memberikan ruang untuk OPS atau ojek pasar seketeng” tandasnya.

AMIR juga menambahkan meminta kepada Dishub, Kepolisian dan Pol PP untuk memberikan ijin operasional. “Berikanlah kami ijin operasional yang tetap agar kami dapat berpegang teguh sesuai dengan badan hukum OPS” ucapnya.

Salah satu anggota OPS, Hoildi, meminta agar tidak dibebani terlalu berat. “Bila perlu kami dari masyarakat ojek yang legal meminta kebebasan untuk payment, karena kami pasti akan keluar masuk setiap saat” ucapnya.

Menurur Holidi, karena semua jenis pembayaran menjadi beban maka mereka meminta keringanan dari Pemerintah untuk digratiskan atau dibebaskan terhadap anggota OPS yang mempunyai legalitas seperti kartu anggota.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan, Abdul Azis menjelaskan sesuai dengan tupoksi dishub.

“Pertama terkait masalah portal, dan kedua ijin operasional” kata Aziz.

Ia menjelaskan, pemasangan portal ini bermula dari hasil beauty contest di Pemerintah Daerah. Hasil kontes ini ada beberapa Bank yang mengikuti, kemudian pihak pemenangnya yaitu BRI.

Di dalam perjanjian kerja sama pemerintah daerah dengan BRI ada 3 persoalan kesepakatan. “Pertama bagaimana dengan e- parkir kemudian bagaimana dengan pengelolaan sampah, dan bagaimana dengan pedagang pasar itu sendiri. Kami dari Dishub menindaklanjuti hasil perjanjian Pemerintah Daerah karena merupakan tupoksi Dishub” ungkapnya.

Lanjut Azis, pihaknya memberikan opsi solusi. “Ketika kami tersedia anggaran yang cukup, maka boleh di depan pintu Jalan Thamrin atau di pojok Toko Wibowo bisa kita pasang semacam halte tempat pangkalan ojek” ujarnya.

Kasat Pol-PP Sahabuddin menyatakan sejak awal penentuan pembukaan Pasar Seketeng sampai dengan penarikan undian, pihaknya tetap hadir di sana.

“Karena sistem kami di Pol-PP memakai shift ada pagi dan malam. Begitu ada permintaan dari Bapenda, kami turun bergabung dengan kepolisian dan TNI” tegasnya.

Selain itu juga ada rutinitas seperti PKL, sekalipun tidak ada permintaan, tetapi kalau berjualan di jalur trotoar, maka pihaknya berkewajiban untuk menegur termasuk di pojok paling luar pasar. “Kaitan dengan masalah di dalam pasar, kami lakukan sesuai permintaan. Pada prinsipnya kami Satpol PP kapan pun diminta akan tetap stand by” ujarnya.

Perwakilan dari Diskoperindag juga menyampaikan, setiap permasalahan yang terjadi akab dikoordinasikan terlebih dahulu, sekaligus meninjau kondisi di lapangan.

Diakhir pertemuan tersebut, pimpinan rapat Abdul Rafiq memberikan arah dan tindak lanjut agar keluhan OPS dapat diakomodir, dan aktivitas di pasar tetap tertib.

“Intinya apa yang menjadi harapan teman-teman OPS mohon dikaji. Kalau memang memungkinkan, silahkan ditindaklanjuti. Terkait keamanan dan ketertiban, tolong bersurat kepada kami, sehingga kami dapat mengontrol” tegas Rafiq.

Rafiq meminta kepada pihak Diskoperindag segera membuat telaahnya, sehingga apa yang menjadi harapan para pihak dapat dipadukan dengan regulasi.

“Harapan kita mohon dikaji dan jika itu bisa dan tidak melanggar regulasi kenapa tidak demi kebaikan kita bersama” pungkasnya.