Paparan RANWAL RPJMD 2025-2029, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa Soroti Penyaluran Dana : Jangan Sampai Ada Penyimpangan
Sumbawa, Fokus NTB – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana pemerintah daerah. Wakil Ketua Komisi IV, H. Jabir, S.Pd., dari Fraksi PDIP, menegaskan bahwa pengelolaan dana masyarakat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh ada penyimpangan sekecil apa pun.
“Pemerintah daerah harus lebih bertanggung jawab dalam menyalurkan dana yang diperuntukkan bagi masyarakat. Jangan sampai ada penyelewengan yang merugikan rakyat, karena masyarakat sangat bergantung pada dana tersebut,” tegasnya.
Selain itu, beliau juga menyoroti pentingnya pemisahan antara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar lebih jelas dalam memaparkan program yang akan dijalankan.
“LPKJM dan RPJMD harus dipisahkan agar program-program yang disampaikan lebih terstruktur dan transparan. Harapannya, ke depan Bupati dan para pimpinan yang menentukan kebijakan dapat lebih amanah dalam menjalankan setiap program yang telah direncanakan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, H. Jabir juga menyampaikan apresiasi atas program-program pemerintah, dengan harapan bahwa program tersebut tidak hanya menjadi teori belaka namun terealisasi sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB):
“Saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi program pemerintah. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Sumbawa, tidak hanya sebatas teori, tetapi benar-benar sesuai yang ada di RAB. Kami dari pihak legislatif akan mengawal penuh setiap program demi kepentingan masyarakat, khususnya bagi Tau dan Tana Samawa,” ujarnya.
Komisi IV menegaskan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk mengawasi setiap program pemerintah agar benar-benar berpihak kepada rakyat dan tidak hanya menjadi wacana tanpa realisasi.
Dengan komitmen tersebut, Komisi IV DPRD Sumbawa berharap agar sinergi antara pemerintah dan legislatif semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel bagi masyarakat.
