PADAT dan LP2KP Kembali Gelar Aksi Terkait Proyek Brantas Abipraya
Plampang, Fokus NTB – Persatuan Angkutan Dump Trek (PADAT) dan Lembaga Pemantau Pembangunan Kinerja Pemerintah (LP2KP) kembali turun ke jalan, kali ini LP2KP membawa puluhan massa aksi yang merupakan driver dump trek yang beroperasi di wilayah kecamatan Plampang. Massa aksi juga membawa puluhan armada dump trek yang diparkir di sepanjang jalan lintas Sumbawa-Bima, tepatnya di depan kantor Camat Plampang (30/11/2022).
Muhammad Sidik, salah satu orator yang sekaligus ketua umum LP2KP dalam orasinya menyampaikan, bahwa aksi kali ini merupakan aksi yang ketiga kali selama projek redemial bendungan tersebut berjalan.
“Sejauh ini belum ada tanggapan yang baik dari pihak pelaksana projek yaitu PT Brantas Abipraya, termasuk juga tidak ada respon dari pihak pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat khususnya sopir dum trek yang mencari nafkah di wilayah Plampang” ungkapnya.
Lebih lanjut Sidik menyampaikan, aksi tersebut merupakan representasi dari kekecewaan masyarakat terhadap PT Brantas Abipraya yang tidak memenuhi beberapa tuntutan pihaknya yang telah disampaikan pada aksi-aksi sebelumnya.
“Kami menilai bahwa pelaksanaan di 13 paket pekerjaan yang tersebar di wilayah kabupaten Sumbawa dengan angaran yang sangat besar, khususnya di 4 titik di kecamatan Plampang yaitu, bendungan Brangkolong, bendungan Muer, bendungan Sejari 1, bendungan Selante dan satu titik paket bendungan di kecamatan Labangka. Dalam pelaksanaanya tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat lokal. Dengan anggaran begitu besar Rp 181 milyar, masyarakat tidak merasakan manfaat akan keberadaan projek tersebut” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Amirruddin selaku ketua umum PADAT, kepada Fokus NTB. Amir menyampaikan dengan adanya aksi ini, kami kembali mengetuk nurani para penguasa untuk memperhatikan nasib warganya.
“Ada 50 armada dump truk sudah kami ajukan ke pihak PT Brantas Abipraya, tapi sejauh ini belum di akomodir satu armada pun, anehnya pihak PT Brantas Abipraya dan subkonnya mendatangkan dump truk dari luar wilayah Sumbawa. Hal ini lah yang membuat kami kecewa,” ungkapnya.
Amir juga menjelaskan, pihaknya kecewa karena Camat Plampang tidak berada di tempat saat aksi unjuk rasa. “Kami menduga Camat Plampang selalu menghindari masalah ini, tidak ada niat baik untuk mencari solusinya, padahal tuntutan kami sangat sederhana, yaitu beri kami ruang untuk berkerja, kami juga punya armada dan yang penting lainnya adalah pembayarannya juga harus masuk akal, memang pada hearing dalam aksi yang kedua kali kemarin. Kami dijanjikan oleh salah satu pengurus inti dari PT Brantas Abipraya bahwa beberapa tuntutan kami akan diakomodir tapi perdebatannya berkaitan dengan nilai sewa yang sangat rendah dan tidak masuk di akal,” keluhnya.
Dikonfirmasi Fokus NTB via whatsapp, Camat Plampang Syaihuddin, SP menyampaikan bahwa pihaknya sedang ada kegiatan penting di Sumbawa, dan pihaknya tidak bisa secara langsung menemui massa aksi.
“Saya tidak bisa hadir di kegiatan unjuk rasa, tapi selanjutnya akan di agendakan hari berikutnya untuk diadakan diskusi,” ungkapnya.
Selanjutnya massa aksi melakukan dialog dengan pihak kecamatan yang di wakili oleh Kasi Trantib kecamatan Plampang. Syarifuddin Ahid, S.Sos. dalam dialog tersebut terjadi kesepakatan bahwa akan diadakan hearing selanjutnya dengan melibatkan semua pihak termasuk dari PT Brantas Abipraya berserta subkonnya.
“Hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 lusa, kita akan undang semua pihak yang terkait, agar ada solusi dari beberapa tuntutan massa aksi ini,” ungkap Syarifuddin.
Kegiatan aksi berjalan dengan damai dan lancar dengan mendapatkan pengawalan dan pengamanan yang ketat dari gabungan personil Polsek Plampang serta anggota TNI Posramil 1607-02 Plampang yang dipimpin langsung Kapolsek Plampang AKP Budiman Perangin Angin, SH. (D1)
