Melonjaknya APBD NTB, SDM Pendidikan Pulau Sumbawa Krisis, Pemekaran Provinsi Jadi Solusi?
Oleh: Amrullah Yazifa (mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram)
Di tengah kabar meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berada pada angka Rp 6.231.338.970.389,00 untuk tahun 2024. Angka yang luar biasa besar, dan sekilas menghadirkan harapan akan perbaikan di berbagai sektor.
Ternyata, dengan angka yang fantastik besar itu belum mampu juga menjawab kebutuhan yang paling dasar generasi muda di pelosok NTB. Justru semakin tertinggal masih banyak krisis yang belum tertangani dengan baik. Lebih khususnya pada sektor pendidikan, dengan masih banyaknya sekolah yang kekurangan fasilitas, tenaga pengajar belum merata, akses pendidikan di wilayah terpencil nyaris stagnan dan bahkan angka partisipasi pendidikan menengah ke atas stagnan.
Terutama di Pulau Sumbawa, masih menunggu giliran untuk menikmati hak pendidikan yang layak. Seperti di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Dompu ratusan sekolah masih kekurangan ruang kelas, Distribusi guru tidak merata dengan rasio satu guru untuk puluhan murid dan akses pendidikan menengah seperti yang ada di Pulau Moyo.
Padahal dalam membangun pendidikan yang kompeten, infratruktur menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan sesuai dengan UU No.20 Tahun 2003 tantang Sistem Pendidikan Nasional dan Penyediaan Prasarana. Selain itu, terdapat juga dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.122 Tahun 2016 yang mengatur tentang infrastruktur fasilitas pendidikan.
Dari data Kemendikbudristek dan BPS mencatat bahwa NTB menempati urutan ke-27 dari 38 provinsi. Alih-alih menjadi mesin percepatan pembangunan SDM, anggaran besar ini justru banyak tersedot ke belanja rutin seperti gaji dan operasional bukan pada pembangunan kualitas dan infrastruktur pendidikan yang dibutuhkan masyarakat.
Ini menjadi sesuatu yang harus dipertanyakan sebab dengan melunjaknya APBD Provinsi, NTB masih ketinggalan jauh dengan provinsi-provinsi yang lain. Karena sejatinya, APBD sebesar apapun tidak akan berarti bila tidak bisa menjawab kebutuhan rakyat. Dan pendidikan adalah kebutuhan paling mendasar. Tanpa keberpihakan nyata, angka hanyalah angka. Generasi muda Pulau Sumbawa layak mendapatkan lebih dari sekadar janji dan statistik.
Dalam kondisi ini, wacana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa yang belakangan semakin menguat, tak lagi layak dipandang sekadar sebagai manuver politik. Namun bagi masyarakat di wilayah timur NTB, pemekaran justru dinilai sebagai jalan strategis untuk hadirnya tata kelola anggaran yang lebih terarah, serta pembangunan yang lebih dekat, kontekstual dan partisipatif sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat lokal, khususnya di sektor pendidikan yang selama ini termarginalkan. selain itu juga pemekaran provinsi juga berdampak positif terhadap sektor-sektor yang lain.
