Sumbawa, Fokus NTB – Dalam rangka memastikan kelancaran penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta.
Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, didampingi Wakil Ketua I H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, Wakil Ketua III Zulfikar Demitry, S.H., M.H, serta Ketua Komisi IV Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov. Turut hadir Wakil Ketua Komisi IV H. Jabir, S.Pd., dan anggota DPRD lainnya, yakni Ema Yuniarti, Syukri HS, A.Ma, Alen Taryadi, S.H., Syamsul Hidayat, S.E., Andi Rusni, S.E., M.M., Sri Hastuti, Marliaten, Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si., Muhammad Tahir, S.H., Hasanuddin, S.E., Kaharuddin Z., dan H. Zainuddin Sirat. Jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa, yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD Ir. A. Yani, juga turut serta dalam pertemuan tersebut.
Mendorong Kepastian Jadwal Pengangkatan CPNS dan PPPK dalam pertemuan dengan pihak KemenPAN-RB, Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menyoroti pentingnya kejelasan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK, mengingat tingginya antusiasme masyarakat terhadap rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, persoalan teknis dalam proses seleksi dan pengangkatan ASN, termasuk kendala administratif dan keterbatasan formasi di daerah, juga menjadi pembahasan utama.
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, menekankan bahwa pemerintah pusat harus segera memberikan kepastian terkait jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK untuk menghindari ketidakpastian bagi para peserta yang telah lulus seleksi.
“Kami ingin memastikan bahwa jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 dapat berjalan sesuai rencana tanpa ada kendala birokrasi yang menghambat. Masyarakat menaruh harapan besar pada proses ini, sehingga pemerintah pusat harus memberikan kepastian dan percepatan dalam pengangkatan mereka,” ujar Nanang.
Perjuangan untuk Formasi yang Lebih Proporsional dalam diskusi dengan KemenPAN-RB, Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa juga menyoroti kebutuhan akan formasi ASN yang lebih proporsional, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. DPRD Sumbawa mendorong agar alokasi formasi ASN lebih disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.
Ketua Komisi IV, Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov, menyampaikan bahwa masih banyak tenaga honorer yang telah lama mengabdi namun belum mendapatkan kepastian status sebagai ASN. Oleh karena itu, ia meminta KemenPAN-RB untuk memberikan perhatian khusus terhadap tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan di daerah.
“Kami berharap ada solusi konkret dari KemenPAN-RB terkait tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Jangan sampai mereka terus berada dalam ketidakpastian. Pemerintah harus memberikan jalan keluar yang jelas, apakah melalui skema PPPK atau jalur lainnya,” tegasnya.
Langkah Selanjutnya dari hasil kunjungan kerja ini, Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa akan terus mengawal perkembangan kebijakan pengangkatan CPNS dan PPPK, serta memastikan bahwa aspirasi masyarakat Sumbawa tersampaikan ke pemerintah pusat.
DPRD Kabupaten Sumbawa juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan distribusi formasi ASN, serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan proses pengangkatan CPNS dan PPPK dapat berjalan lebih lancar, memberikan kepastian bagi para peserta seleksi, serta memperkuat pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa.
