Pemekaran Wilayah sebagai Solusi Struktural: Peran Strategis Mahasiswa dan Pemuda
Oleh: Jaka Juliansah (Ketua BEM Fakultas Hukum UTS)
Sumbawa, Fokus NTB – Perjuangan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa bukan sekadar wacana administratif, melainkan bentuk nyata dari aspirasi kolektif masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Saat ini, gerakan masyarakat untuk mewujudkan pemekaran tersebut semakin kuat, khususnya lewat perjuangan KP4S (Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa).
Ini adalah momentum sejarah yang tidak boleh kita abaikan begitu saja.Sebagai mahasiswa dan pemuda, yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk ikut ambil bagian dalam perjuangan ini. Kita adalah agent of change yang memiliki karakteristik inisiatif dan proaktif. Mahasiswa tidak boleh menunggu perintah atau kesempatan datang, tetapi justru harus berani mengambil langkah lebih awal untuk mengidentifikasi permasalahan dan menawarkan solusi.
Salah satu permasalahan serius yang dihadapi pemuda saat ini adalah terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya akses pendidikan dan pelatihan yang merata, serta minimnya ruang aktualisasi diri, khususnya di wilayah-wilayah terpencil di Pulau Sumbawa. Banyak pemuda merasa tidak punya tempat untuk berkembang, bahkan tidak sedikit yang terpaksa merantau karena merasa masa depannya terhambat di kampung sendiri. Ini adalah masalah yang harus diselesaikan secara struktural, dan pemekaran provinsi adalah salah satu jawabannya.
Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa saya yakini sebagai solusi untuk membuka ruang-ruang baru bagi pembangunan. Dengan terbentuknya provinsi baru, akses terhadap layanan publik akan semakin dekat, dan pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat lebih terarah. Hal ini akan menciptakan peluang baru bagi generasi muda, baik dari sisi pendidikan, lapangan kerja, maupun partisipasi dalam pemerintahan daerah.
Maka dari itu, mari kita nyatakan sikap secara tegas: mendukung penuh perjuangan KP4S demi terwujudnya Provinsi Pulau Sumbawa. Salah satu bentuk dukungan konkret yang bisa kita lakukan adalah ikut serta dalam aksi damai yang direncanakan, yakni Aksi Blokade Pelabuhan Poto Tano pada tanggal 15 Mei 2025. Ini bukan aksi anarkis, melainkan bagian dari perjuangan rakyat untuk menyuarakan keadilan dan hak pembangunan yang selama ini terasa timpang.
Mari kita tunjukkan bahwa pemuda tidak hanya pandai berorasi di ruang kelas, tetapi juga berani berdiri di garda depan perjuangan rakyat. Saatnya kita ambil peran dalam sejarah. Provinsi Pulau Sumbawa bukan mimpi. Ia adalah masa depan yang harus kita rebut bersama.
