ALARAM Gelar Aksi Soal Lahan MXGP Samota, Ajukan Empat Tuntutan
Sumbawa, Fokus NTB – Aliansi Rakyat Menggugat (ALARAM) merupakan gabungan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, yakni LSM LPPD, LAR, FPPK-PS, Lingkar Hijau, GEMPUR, dan KAMITA menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati Sumbawa (12/5).
ALARAM dalam aksinya mengajukan empat tuntutan, antara lain:
Pertama, Meminta kepada Bupati Sumbawa untuk mengembalikan Surat Dukungan Penyelenggaran MXGP yang diberikan oleh Kantor Hukum Imam Wahyudi, SH dan Rekan. Pengembalian itu sebagai bukti bahwa kami menarik dan mencabut surat dukungan penyelenggaran MXGP dan melarang kegiatan tersebut diselenggarakan di tanah bapak Abdul Asiz;
Kedua, Meminta kepada Wakil Bupati Sumbawa mencabut pernyataannya pada acara Bincang Gemilang “Road to MXGP” yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Ali BD. Pernyataan itu dinilai merugikan dan tidak adil bagi pihak Bapak Abdul Asiz;
Ketiga, Meminta kepada Bupati Sumbawa untuk menjelaskan kepada publik terkait isi pertemuan dan komitmen pemerintah daerah Sumbawa dan informasi pembelian tanah tersebut kepada bapak Ali BD oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa; dan
Keempat, Meminta kepada Pengadilan Negeri Sumbawa agar mengeluarkan Surat Sitaan Jaminan atas lahan yang disengketakan oleh Abdul Azis dengan Ali BD. Karena ada upaya pihak tergugat (Ali BD) untuk mengalihkan tanah tesebut, seperti dalam ungkapan Kuasa Hukum Ali BD yang menyatakan tanah tersebut telah dibeli oleh pemerintah daerah Sumbawa pada sidang mediasi beberapa waktu yang lalu.
ALARAM menyatakan, aksi yang kami lakukan adalah upaya agar kegiatan MXGP jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Seperti kita ketahui bahwa lahan rencana lokasi MXGP Samota saat ini sedang bersengketa antara Abdul Azis dan Ali BD dan proses sengketanya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sumbawa.
Awalnya oleh Bpk. Abdul Azis Lahan tersebut sudah dipinjamkam kepada Pemda melalui Bupati Sumbawa untuk digunakan sebagai lokasi dan sebagai bentuk dukungan untuk kegiatan MXGP dengan catatan jangan sampai merugikan beliau. Namun, adanya pernyataan Ibu Wakil Bupati Sumbawa di acara bincang gemilang yg menyatakan bahwa, “Lahan untuk kegiatan MXGP sudah Clear and Clean dan sudah mendapat persetujuan dari pemilik lahan yaitu bapak Ali BD.” Pernyataan ibu Wakil Bupati tersebut dirasa dan dinilai oleh Bpk. Abdul Azis merugikan beliau.
Kordinator lapangan (Korlap), Iflan Hadianat, SH dalam orasinya mengatakan, dirinya mewakili keluarga akan terus melakukan aksi sampai tingkat yang lebih tinggi jikalau tidak ada penyelesaian dari pemerintah.
Selanjutnya Kordum aksi Ismail SAP menambahkan, aksi ALARAM ini merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya yang meminta pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan wakil Bupati Sumbawa maupun panitia pelaksana ajang internasional MXGP untuk lebih terbuka serta membuka ruang dialog guna memberikan informasi yang baik kepada kami dan masyarakat terkait pelaksanaan MXGP kaitan dengan isu yang berkembang saat ini, terutama persolan status lahan yang akan di gunakan untuk arena MXGP. Kita ketahui masih dalam proses sengketa dan menjadi perbincangan hangat saat ini yang banyak memunculkan dinamika dan opini yang beragam di tengah masyarakat.
“Seharusnya pemerintah mampu menempatkan peranan dalam menyikapi persoalan yang ada. Dalam artian pemerintah mampu memberikan keadilan kepada setiap masyarakat khusus pemilik lahan. Besar harapan aksi yang kami lakukan agar mendapatkan informasi yang baik dan benar yang langsung kami dengar dari Bupati Sumbawa maupun Wakil Bupati Sumbawa,” ucapnya.
Aksi demontrasi di Kantor Bupati Sumbawa tersebut diterima oleh Asisten 1, Kabag Hukum, Kabid Pertanahan, Lurah Brang Biji dan Staf Khusus Wabub saudara Kusnaini SH di Ruang Rapat Sekda Sumbawa.
Asisten 1 menampung semua yg disampaikan oleh ALARAM dan akan disampaikan ke Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa.
