Lombok Timur, Fokus NTB – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengadakan dialog publik dengan Tema “Polemik Kenaikan BBM Di Indonesia Dan Turunnya Harga Minyak Dunia”. Dialog publik ini berlangsung di Caffe MeeKow Selong, Lombok Timur, Minggu (2/10/2022).
Dialog dibuka secara langsung oleh ketua DPC GMNI Lotim, Ainun Samidah sekaligus deklarasi DPC GMNI Lombok Timur, “GMNI sebagai salah satu OKP (Organisasi Kepemudaan) tertua di Indonesia hari ini secara resmi berdiri di Lombok Timur, sebagai organisaai yang beridiologikan marhaenisme, mengajarkan pemikiran Bung Karno sang proklamator sekaligus presiden pertama dengan motto ‘Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang’. Hadir untuk menciptakan kader intelektual yg berkualitas di Lombok Timur,” ucap Sarinah Ainun, sapaan akrabnya.
Acara diskusi di pandu oleh Bung Lutfi Kariatno sebagai moderator dialog.
Narasumber I , H. Daeng Pelori S.H, Wakil Ketua I DPRD Lotim mengatakan,
“Kalau mau membahas Problematika kenaikan BBM di Indonesia dan turunnya harga minyak dunia, kita ini bukan pakar ahli dalam hitung-hitungan harga BBM,” jelasnya.
“Pemerintah menaikkan harga BBM karena memang besarnya beban pemerintah saat ini dan menyetujui kenaikan BBM. Karna apapun yang bersifat subsidi pasti di di ributkan sedangkan semen yang tidak bersubsidi tidak pernah ada yang ributkan dan turun naiknya harga semen, pasti mengikuti harga pasar,” tambahnya.
Narasumber II, AKBP. Hery Indra Cahyono., S. H., SIK., M. H. (KAPOLRES LOTIM) mengatakan, “Kepolisian akan selalu mengawal, menjaga Kamtibmas dan menegakkan hukum. Saya sebagai Kapolres Lombok Timur akan memberikan sangsi yang tegas terhadap para pelaku pelanggar hukum di kawasan Lombok Timur. Terkait penyaluran BBM di Pertamina se Lombok Timur sampai hati ini masih lancar dan cukup untuk masyarakat dan itu tetap dalam pengawalan kepolisian agar tidak terjadi penimbunan BBM,” tegasnya.
Narasumber III, Dedy Aris Sandi. S. Kom. (Safsus Gubernur). Mengatakan, “kenaikan atau penurunan harga BBM merupakan hasil dari keputusan politik. Pemprov merupakan perpanjang tanganan dari pusat dan akan tetap melaksanakan keputusan pusat sesuai kapasitas di Provinsi.
“Kami dari PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karna banyak asfek pertimbangan untuk menaikkan harga BBM dan masih ada alternatif lain dari pada menaikkan harga BBM,” ungkapnya.
Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang di pimpin moderator membuka 1 sesi untuk 3 penanya pertama.
Penanya Pertama, Romy perwakilan DPC GMNI Mataram, mahasiswa berjuang untuk rakyat dan akan kembali ke rakyat, terjadinya penyelundupan BBM dan stok MIGAS di Lotim aman, bagaimana upaya peranan kepolisian mengawal penyaluran BBM subsidi ?
Dijawab Kapolres, “penanganan kasus Mafia migas sudah tahap 1 di Kejati, kerjasama Kapolri dan pertamina pusat terkait pengamanan, pengawalan dan menindak mafia migas. Pengawasan di SPBU,” ucapnya.
Penanya kedua, dari anggota GMNI LOTIM, Bagaimana pengwasan dan pengawalan BBM subsidi di Lotim terkait Bensin eceran ?
Dijawab kapolres, “pengawasan di SPBU dengan memandang aspek sosial dan Kamtibmas, melihat dampak sosial, melihat niat, profesional sesuai tanggung jawab dan sesuai tugas dan kmanusiaan didahului dan tidak mungkin menghukum penjual eceran yang jelas niatannya untuk di jual kembali bukan ditimbun,” paparnya.
Penanya ketiga dari demisioner EK LMND Lotim, ” terjadi kenaikan BBM di Indonesia, banyak masyarakat menolak kenaikan BBM, penegakan UUD 1945, pasal 33 ayat 3 air bumi untuk kemakmuran rakyat. Saat pasal terlaksana tidak akan akan terjadi kenaikan BBM oleh rezim
Legislatif terkait menyampaikan aspirasi dr mahasiswa dan masyarakat yang tidak di dengar dan disampaikan,” tegasnya.
Dijawab Wakil Ketua DPRD Lotim, “subsidi tiada habis, BBM urat nadi kebutuhan masyarakat, persfektif, bantalan sosial
Penyerapan aspirasi secara kelembagaan menyampaikan langsung ke DPR RI. Konfensasi bentuan yg harus dikawal dan jangan sampai di salah gunakan, data yg tidak bagus dan tidak di update oleh pemerintah sampai aspirasi salah sasaran hingga menyebabkan masyarakat rugi,” paparanya.
Stafsus, “penyampaian aspirasi dengan cara yang santun dan elegan
ketidakmampuan negara tentang penyaluran subsidi,” tutupnya. (Ainun/Red)
