Membaca Data Penduduk Miskin di NTB
(1)
Minggu akhir ini ada berita cukup viral secara lokal; yaitu bagaimana media membaca data yang dikeluarkan oleh BPS, tentang penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan judul jumlah penduduk miskin bertambah.
Menarik karena masing2 media berbeda cara melihat. Media pertama menulis dan lumayan viral serta “dikomentari” di media sosial. “Penduduk miskin di NTB bertambah”, itu pointnya. Bahkan dikaitkan dengan kinerja Gubernur Bang Zul Zulkieflimansyah – Rohmi. Ada pun media lain menulis “NTB Berhasil Menekan Laju Tingkat Kemiskinian”. Apa yang membedakannya? Adalah sudut pandang.
Judul pertama, hanya fokus pada jumlah penduduk miskin. Sesuai dengan judul BPS. Padahal judul itu sudah baku di BPS. Segelintir Media (lokal) mengutip mentah2 dan pembaca tidak diberikan informasi dan referensi tentang kondisi tahun2 sebelumnya. Padahal data tidak berdiri sendiri.
Judul; “Jumlah Penduduk Miskin di NTB Bertambah” akan memberikan implikasi secara politis dan seolah menunjukkan menurunnya kinerja pemerintahan daerah. Media yang memiliki kualifikasi standar profesionalisme, pasti tidak akan menaikkan dengan presepsi yang terlalu sempit, kecuali itu peritiwa, spot news.
Angka2 itu hanya indikator. Adapun sebab akibat ada di belakang data. Seyogyanya wartawan juga memberikan informasi sebab akibat, memberikan prespektif kondisi sebelumnya. Sehingga masyarakat memiliki informasi yang utuh apa adanya.
Judul kedua’ “NTB berhasil menekan laju tingkat kemiskinan”, saya kira adalah jawaban atas “miskinnya” prespektif berita dengan judul pertama tadi. “NTB Berhasil Menekan Laju Penduduk Miskin” menggambarkan kemiskinan bukanlah barang yang baru datang kemarin sore, tetapi telah berlangsung lama. Gambaran penurunan dan kenaikan serta sebab akibatnya akan memperkaya dan mengedukasi masyarakat untuk melihat secara obyektif.
Perlu diketahui, dalam berita publikasi Statistik sejak 2008 menggambarkan prosentase penduduk miskin mencapai, 21,55%, dari total jumlah penduduknya, secara konstan terus turun hingga 13,97% tahun 2020. Sampai peristiwa covid 19, di mana ekonomi Nasional tak terkecuali daerah lumpuh dengan pertumbuhan minus.
Pertumbuhan negative ekonomi NTB jauh lebih baik dibandingkan sebagian besar provinsi lain di Indonesia, mengapa?, ada sejumlah indikator besar dan jika sedikit rajin media mencermati akan menemukan jawabannya.
(2)
Penduduk miskin di NTB sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Bukan baru datang kemarin sore. Apa yang menyebabkan tingginya penduduk miskin, mengapa penurunan bisa terjadi secara konstan, apa pula yang menyebabkan kenaikan?
Sejak 19 tahun lalu berdasar angka Biro Pusat Statistik (BPS) prosentase penduduk miskin mencapai 1.145 (satu juta 145 ribu) orang atau (27,75 %) dari total penduduk NTB. Secara konstan terus turun hingga Maret 2020 berada di 713.89 ribu orang (13,97%). Tetapi September 2020 justru terjadi penambahan 746,04 ribu orang (14,23%). Artinya dari Maret ke September ada penambahan sekitar 33 ribu orang miskin.
Apa yang menyebabkan, terjadi penambahan itu? tentu pandemi Covid-19. NTB bukan satu-satunya provinsi yang mengalami penambahan. Ada 10 provinsi yang berdampak paling tinggi. Pada saat yang sama NTB justru masuk 9 besar yang berhasil menahan laju penduduk miskin.
Jika dicermari, laju penduduk miskinnya tinggi adalah provinsi yang salah satu andalan utama adalah pariwisata seperti Bali. Dunia pariwisata masa pandemi “babak belur”, kunjungan wisata anjlok. Hotel-hotel dan restaurant “menjerit”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terpuruk cukup dalam. P. Lombok pun sejak pariwisata menjadi andalan dan berdampak positif bagi kesejahteraan tak terkecuali ikut berdampak. Tetapi mengapa P Lombok/NTB justru masuk dalam wilayah terbaik menekan laju penduduk miskin?
Salah satunya adalah uang cash bansos yang dibiarkan berputar melalui centra produksi UMKM di tengah pandemi. Pemerintahan Bang Zul Zulkieflimansyah- Sitti Rohmi Djalilah, meminta pemerintah pusat mengirimkan uang kontan bukan barang, lalu dibelanjakan kepada produk UMKM. Kendatipun beberapa item agak mahal dari pabrik besar tetapi multiflier effect justru sangat signifikan.
Bukan saja uang cash, tetapi disertai Perda yang melindungi UMKM. Fasilitas kredit dari Bank Daerah dengan sejumlah kemudahan. UMKM NTB menggeliat. Uang beredar di regional, tidak langsung terbang dalam bentuk pembelian barang ke luar daerah. Uang Bansos adalah triger/pemicu. Tak heran presiden Jokowi minta daerah lain meniru apa yang dilakukan pemerintah daerah NTB.
Namun masalah terbesar NTB Disparitas pembangunan sepanjang usia provinsi ini bukan soal sepele. Masa bakti 1 atau 2 periode kepemimpinan daerah tidaklah cukup untuk menekan angka kemiskinan dan mengatasi disparitas pembangunan P. Lombok dan P. Sumbawa yang telah berlangsung puluhan tahun.
