LMND dan Petani Desak Pemerintah Tindak Tegas ‘Pemain Nakal’ dalam Penyaluran Pupuk di Sumbawa
Sumbawa Besar, Fokus NTB – Puluhan mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Sumbawa dan petani mendesak pemerintah daerah Sumbawa untuk melakukan evaluasi terhadap distribusi pupuk untuk petani. Pernyataan sikap ini disampaikan ketika dengar pendapat dengan DPRD Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dipimpin anggota DPRD Sumbawa, Muhammad Yamin, Jumat (5/2). Pada kesempatan ini hadir perwakilan dari PT Pupuk Kaltim sebagai produsen dan para distributor pupuk di Kabupaten Sumbawa.
Ketua EK-LMND Sumbawa, Afdhol Ilhamsyah meminta pihak terkait pupuk melakukan evaluasi kembali terhadap pengecer maupun produsen pupuk, dan memasifkan kinerja PPL di setiap daerah di kabupaten Sumbawa. Juga perlu ada lembaga pengawasan untuk pendistribusian pupuk bersubsidi ini, sehingga apa yang terjadi di lapangan bisa diminimalisir.
Lanjut Afdhol, pengecer yang menjual pupuk di atas harga HET(Harga Eceran Tertinggi) maupun menjual pupuk terhadap petani dengan paketan, perlu ditindak tegas. Kemudian dibeberapa wilayah di kabupaten Sumbawa masih kekurangan tenaga PPL karena seharusnya PPL lah yang bertanggung jawab dalam mengawasi para pengecer yang nakal ini.
Pada kesempatan itu, anggota DPRD Ahmad Adam menambahkan, jangan sampai persoalan ini terjadi setiap tahunnya. percuma saja pupuk banyak, namun tidak tepat pada saat dibutuhkan. Sebenarnya ini ada apa? Pemda harus segera menyikapinya, jangan sampai persoalan ini terjadi setiap tahunnya, tegasnya.
PT Pupuk Kaltim, sebagai salah satu produsen pupuk di Indonesia yang menyuplai pupuk jenis UREA, menyampaikann persoalan lain.
Pada tahun 2020 ada 70 ribu ton permintaan RDKK, tetapi yang dapat dialokasikan hanya sebanyak 30 ribu ton, ini hanya 50 petani dari kebutuhan petani. Suplai pupuk per bulan Januari hingga Februari 2021, PT Pupuk Kaltim telah mengalokasikan 8000 ton pupuk untuk kabupaten Sumbawa tetapi banyak petani yang masih mengeluh akan hal itu dikarenakan tidak adanya pengawasan terhadap pengecer yang menjual pupuk.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi 2 DPRD Sumbawa Ridwan SP meminta ke Dinas Pertanian untuk melakukan apa yang menjadi tuntutan petani ini, termasuk ketersediaan pupuk pada saat digunakan. Karena buktinya di lapangan, saat petani sudah seharusnya melakukan pemupukan justru disaat itu pupuk tidak tersedia di pengecer, hal itulah yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dari hasil panen petani hari ini.
Petani yang hadir dalam kesempatan tersebut berharap ketersediaan pupuk disaat mereka menggunakan, dan tidak ada intervensi dari pengecer untuk membeli pupuk secara paketan yang didalamnya dipaksa untuk membeli pupuk nonsubsidi. Petani juga menginginkan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas atas para pengecer yang nakal ini.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Sumbawa yang diwakili oleh Asisten 3 Setda Sumbawa Iskandar D, M.Ec. Dev menyampaikan, apa yang menjadi harapan dari mahasiswa maupun petani akan segera dikoordinasikan dengan pihak terkait. “Segera hal ini dilakukan dan turun langsung ke lapangan, kemudian terkait dengan harapan kuota pupuk untuk ditambahkan, hal ini akan kami usulkan lagi kembali ke pusat. Tentu konteksnya dalam menyeselaikan persoalan pupuk bersubsidi di kabupaten Sumbawa,” pungkasnya. (Deds)
